PENGAMBILAN SUMPAH PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENGADILAN AGAMA PARIGI
Pada hari Senin, 3 Januari 2022 Pukul 14.00 WIB Bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Agama Parigi dilaksanakan Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil kepada Saudari Syafira Arianti, A.Md., M.I.D. (Arsiparis Terampil) setelah melewati masa percobaan selama 1 (satu) tahun sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Pelaksanaan Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil berlangsung dengan khidmat dan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran virus Covid-19.
Acara Pengambilan Sumpah PNS dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Parigi yaitu Bapak Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H. dimulai pembacaan doa selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung. Setelah itu dilanjutkan dengan Pembacaan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada saat Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil ini yang bertindak sebagai saksi antara lain Bapak Nashrullah, S.E. (Kasubag Umum & Keuangan) dan Ibu Andini Puspita Sari, S.Sy. (Panmud Gugatan).
Selain itu, Pada Hari Senin tanggal 17 Januari 2022, juga dilakukan Pengambilan Sumpah PNS kepada Saudari Dhiya Firdaus Padiya Arridho, S.T. (Pranata Komputer Ahli Pertama). Dalam kesempatan kali ini yang bertindak sebagai saksi antara lain Ibu Andini Puspita Sari, S.Sy. (Panmud Gugatan) dan Ibu Syahniar, S.H. (Jurusita Pengganti).
Acara diakhiri dengan pengarahan dari Ketua Pengadilan Agama Negara kepada PNS yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya agar senantiasa bekerja dengan baik, menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai Mahkamah Agung RI serta selalu memberikan yang terbaik untuk satker maupun bangsa dan Negara.
Selamat kepada yang telah dilantik. Semoga dapat mengemban amanah dengan baik dan sungguh-sungguh.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.