PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS DAN PERJANJIAN KINERJA
Pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 bertempat di Ruang Serbaguna, Pengadilan Agama (PA) Parigi Kelas II melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas dan dirangkaikan Penandatanganan Perjanjian Kinerja oleh Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan PA Parigi Kelas II. Penandatangan Pakta Integritas ini dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan PA Parigi Kelas II, Bapak Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H. Sementara pembacaan Pakta Integritas dipandu oleh Sri Wahyuni, S.H. dan diikuti oleh seluruh Hakim dan Pegawai (PA) Parigi Kelas II.
Acara penandatanganan ini dimulai mulai dengan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Hymne Mahakamah Agung Republik Indonesia, Pembacaan Doa, Pembacaan Pakta Integritas seluruh pegawai, penandatanganan Pakta Integritas, Sambutan Ketua PA Parigi kemudian diakhiri dengan Lagu Bagimu Negeri.
Dalam kata sambutannya, Ketua PA Parigi mengatakan, “Kita semua sudah mengikrarkan secara bersama-sama tentang Pakta Integritas dan semoga itu tidak hanya secara simbolis, verbal kita ucapkan. Semoga merasuk ke dalam jiwa kita dan akan selalu kita ingat. Semoga apa yang kita ucapkan dan akan selalu ingat akan mempengaruhi ke hal-hal yang positif, saya berharap akan mempengaruhi proses pertumbuhan jiwa, tumbuh dalam pikiran kita”. Harap Wahab Ahmad
“Hari ini kita hanya sekedar mengulang kembali apa yang menjadi komitmen kita bersama dalam pakta integritas yang terdiri dari tujuh poin yang sudah kita baca bersama. Semoga ini akan tertanam dalam diri kita sehingga secara keseluruhan, secara kolektif PA Parigi akan terhindar dari hal-hal apa yang tidak perbolehkan oleh peraturan perundang-undangan”. Demikian kata orang nomor satu PA Parigi ini. (TIM_IT)
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.